Sistem kettanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945
perssentasi sistem kettanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 blog : http://murmesin.blogspot.com thanks for mr JOM soundtrack : kebyar kebyar cover By Mr JOM https://www.youtube.com/wa...
perssentasi sistem kettanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 blog : http://murmesin.blogspot.com thanks for mr JOM soundtrack : kebyar kebyar cover By Mr JOM https://www.youtube.com/wa...
Published: 01-05-2016
Duration: 6:26
Definition: hd
View: 15181
Like: 63
Dislike: 5
Favorite: 0
Comment: 6
Duration: 6:26
Definition: hd
View: 15181
Like: 63
Dislike: 5
Favorite: 0
Comment: 6
Indonesia Belum Merdeka Bung!!!
10 SUBVERSI NEOKOLONIALISME (Dari tahun 1947 hingga tahun 2002) Kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang sekali jadi tetapi sesuatu yang harus terus menerus diperjuangkan. Karena negara ini...
10 SUBVERSI NEOKOLONIALISME (Dari tahun 1947 hingga tahun 2002) Kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang sekali jadi tetapi sesuatu yang harus terus menerus diperjuangkan. Karena negara ini...
Published: 06-03-2017
Duration: 9:10
Definition: sd
View: 3565
Like: 84
Dislike: 5
Favorite: 0
Comment: 7
Duration: 9:10
Definition: sd
View: 3565
Like: 84
Dislike: 5
Favorite: 0
Comment: 7
Presiden Jokowi Ungkap Penyebab Indonesia Ditinggal Singapura, Malaysia dan Vietnam
Jokowi: Kita Harus Sadar Ditinggal Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara tetangga. Kini negara ini...
Jokowi: Kita Harus Sadar Ditinggal Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara tetangga. Kini negara ini...
Published: 16-11-2017
Duration: 21:56
Definition: sd
View: 22966
Like: 245
Dislike: 16
Favorite: 0
Comment: 111
Duration: 21:56
Definition: sd
View: 22966
Like: 245
Dislike: 16
Favorite: 0
Comment: 111
-MK: BPJS Sesuai Tujuan Negara
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara dan juga merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia....
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara dan juga merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia....
Published: 02-08-2016
Duration: 1:31
Definition: sd
View: 153
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:31
Definition: sd
View: 153
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia || Materi PKN
pengertian pelaksanaan sistem pemerintah Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan...
pengertian pelaksanaan sistem pemerintah Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan...
Published: 09-11-2016
Duration: 14:14
Definition: hd
View: 4543
Like: 10
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 3
Duration: 14:14
Definition: hd
View: 4543
Like: 10
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 3
Trias Politika VS Trias KKN Racikan DPR
Video ini memaparkan tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut Trias Politica oleh Montesquieu. Dalam video akan dipaparkan tentang Trias Politica oleh Montesquieu yang berisi...
Video ini memaparkan tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut Trias Politica oleh Montesquieu. Dalam video akan dipaparkan tentang Trias Politica oleh Montesquieu yang berisi...
Published: 02-06-2014
Duration: 5:1
Definition: sd
View: 8752
Like: 29
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 5
Duration: 5:1
Definition: sd
View: 8752
Like: 29
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 5
Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube
Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn...
Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn...
Published: 04-09-2015
Duration: 8:31
Definition: sd
View: 3339
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 8:31
Definition: sd
View: 3339
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Inilah alasan mengapa NKRI Harga Mati !!!
Alasan mengapa NKRI Harga Mati? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan singkatan tersebut terdapat dua hal yang dapat kita cermati yaitu : Pertama Negara...
Alasan mengapa NKRI Harga Mati? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan singkatan tersebut terdapat dua hal yang dapat kita cermati yaitu : Pertama Negara...
Published: 23-10-2016
Duration: 4:58
Definition: sd
View: 4735
Like: 24
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 5
Duration: 4:58
Definition: sd
View: 4735
Like: 24
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 5
-Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU P3H Rugikan Masyarakat Adat
Demi menguatkan dalil mengenai adanya kriminalisasi terhadap para penduduk di sekitar kawasan hutan negara, para Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan...
Demi menguatkan dalil mengenai adanya kriminalisasi terhadap para penduduk di sekitar kawasan hutan negara, para Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan...
Published: 20-04-2016
Duration: 2:1
Definition: hd
View: 430
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:1
Definition: hd
View: 430
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
PENGAJUAN
Diterima oleh Fadlizon dan Fahri Hamza Yudi Syamhudi Suyuti: Menuntut Pemakzulan Jokowi dan Sidang Istimewa bukan MAKAR. Tapi Konstitusional. Yudi Syamhudi Suyuti: Gelombangkan Massa Rakyat...
Diterima oleh Fadlizon dan Fahri Hamza Yudi Syamhudi Suyuti: Menuntut Pemakzulan Jokowi dan Sidang Istimewa bukan MAKAR. Tapi Konstitusional. Yudi Syamhudi Suyuti: Gelombangkan Massa Rakyat...
Published: 07-08-2017
Duration: 1:59
Definition: hd
View: 117
Like: 2
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 1:59
Definition: hd
View: 117
Like: 2
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1
-Ahli: Pasal âZinaâ dalam KUHP Sudah Tidak Relevan
Selasa (26/7), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang dimohonkan oleh 12 orang warga negara...
Selasa (26/7), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang dimohonkan oleh 12 orang warga negara...
Published: 02-08-2016
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 1962
Like: 2
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 2
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 1962
Like: 2
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 2
Inilah Isi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017, Isinya Luar Biasa. FPI dan Sejenisnya Apa Kabar Nanti?
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan....
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan....
Published: 13-07-2017
Duration: 8:33
Definition: hd
View: 21105
Like: 68
Dislike: 46
Favorite: 0
Comment: 138
Duration: 8:33
Definition: hd
View: 21105
Like: 68
Dislike: 46
Favorite: 0
Comment: 138
-Uji Pasal Zina dalam KUHP, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Selasa (19/7). Sidang perkara teregistrasi Nomor 46/PUU-XIV...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Selasa (19/7). Sidang perkara teregistrasi Nomor 46/PUU-XIV...
Published: 21-07-2016
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 2079
Like: 6
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 2
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 2079
Like: 6
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 2
-Pemohon Uji Aturan Pengalihan Saham BUMN Perbaiki Petitum
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara...
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara...
Published: 21-03-2018
Duration: 1:38
Definition: hd
View: 257
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:38
Definition: hd
View: 257
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Wawancara Text Indonesia Ust Ismail Yusanto dengan TV Turki TRT World (lihat menit 13)
Wawancara dengan Text Indonesia Ust Ismail Yusanto dengan TV Turki TRT World Klik CC pada bagian bawah video jika text sub indonesia tidak muncul Lihat menit ke 13, sang Reporter MENYANGGAH...
Wawancara dengan Text Indonesia Ust Ismail Yusanto dengan TV Turki TRT World Klik CC pada bagian bawah video jika text sub indonesia tidak muncul Lihat menit ke 13, sang Reporter MENYANGGAH...
Published: 30-07-2017
Duration: 18:23
Definition: sd
View: 5333
Like: 121
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 13
Duration: 18:23
Definition: sd
View: 5333
Like: 121
Dislike: 2
Favorite: 0
Comment: 13
gambaran hari kiamat- wajib di tonton
wahai saudara-saudara sekalian. ingatlah hidup di dunia ini hanyalah mampir sejenak, tidak lama sama sekali. suatu saat nanti kita pasti akan pulang ke kampung kita yaitu kampung akhirat.
wahai saudara-saudara sekalian. ingatlah hidup di dunia ini hanyalah mampir sejenak, tidak lama sama sekali. suatu saat nanti kita pasti akan pulang ke kampung kita yaitu kampung akhirat.
Published: 17-12-2012
Duration: 8:13
Definition: sd
View: 16236221
Like: 56672
Dislike: 8035
Favorite: 0
Comment: 7966
Duration: 8:13
Definition: sd
View: 16236221
Like: 56672
Dislike: 8035
Favorite: 0
Comment: 7966
-Pemerintah : Sanksi Pidana Bagi Perusak Hutan Bukan Bentuk Kriminalisasi
Kasus dugaan perusakan kawasan hutan yang menimpa tiga orang petani dan peladang di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau merupakan kasus hukum konkret, bukan pelanggaran...
Kasus dugaan perusakan kawasan hutan yang menimpa tiga orang petani dan peladang di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau merupakan kasus hukum konkret, bukan pelanggaran...
Published: 24-03-2016
Duration: 1:33
Definition: sd
View: 768
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 1:33
Definition: sd
View: 768
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
-Pemerintah: Penundaan TKDD Lindungi Hak Warga Negara
Aturan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara keseluruhan. Demikian disampaikan oleh Direktur Dana Perimbanga...
Aturan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara keseluruhan. Demikian disampaikan oleh Direktur Dana Perimbanga...
Published: 28-02-2018
Duration: 0:2
Definition: sd
View: 71
Like: 3
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:2
Definition: sd
View: 71
Like: 3
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Sultan Yogyakarta: Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup untuk Cagub DIY Tidak Lazim
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan aturan mengenai syarat calon kepala daerah harus menyerahkan daftar riwayat hidup tidak lazim diterapkan dalam...
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan aturan mengenai syarat calon kepala daerah harus menyerahkan daftar riwayat hidup tidak lazim diterapkan dalam...
Published: 09-12-2016
Duration: 2:8
Definition: sd
View: 2935
Like: 5
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:8
Definition: sd
View: 2935
Like: 5
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
DR. Neng Djubaedah, SH, MH - Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum.
DR. Neng Djubaedah, SH, MH - Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Neng Djubaedah menilai konsep pasal perzinaan,...
DR. Neng Djubaedah, SH, MH - Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Neng Djubaedah menilai konsep pasal perzinaan,...
Published: 27-01-2017
Duration: 31:29
Definition: hd
View: 2549
Like: 26
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 3
Duration: 31:29
Definition: hd
View: 2549
Like: 26
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 3




















0 comments:
Post a Comment